Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Bahari di Taman Nasional Taka Bonerate

Salah satu kawasan wisata yang mendukung pariwisata Kepulauan Selayar yaitu Taman Nasional Taka Bonerate (TNTB) yang terletak secara administratif di Kecamatan Taka Bonerate. Posisi TNTB yang strategis dalam mendukung pariwisata Kepulauan Selayar melalui proses yang panjang, yaitu sejak kawasan tersebut ditetapkan sebagai cagar alam laut hingga kemudian menjadi Taman Nasional laut sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 92/KPTS-II/2001.

Kini TNTB telah berkembang menjadi daerah tujuan wisata pilihan bagi wisatawan, khususnya yang memiliki minat dengan wisata bahari dengan segala macam keindahan laut; seperti keragaman biota (terumbu karang, ikan dan biota langka lainnya), panorama, pasir putih dan sunset dan sunrise yang disuguhkan oleh alam. Belum lagi sisi kehidupan sosial budaya masyarakat suku Bajo yang bermukim di beberapa pulau dalam wilayah TNTB.

Persoalannya kemudian, bagaimana potensi yang dimiliki oleh TNTB memberikan benefit (baik secara langsung maupun tidak) bagi masyarakat di sekitar kawasan? Karena bagaimana pun, masyarakat adalah bagian penting dalam tiga pilar pengembangan pariwisata, yaitu pemerintah (government), pelaku bisnis (business), dan masyarakat (society). Tanpa benefit yang diperoleh dari kegiatan kepariwisataan, masyarakat akan terus berkutat dengan aktivitas lama yaitu penangkapan ikan secara destruktif. Sementara wisata bahari di TNTB mengandalkan daya dukung lingkungan dan kawasan yang tetap terjaga.

Salah satu upaya menerobos persoalan tersebut yaitu melalui pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan. Pertanyaan kritisnya yaitu bagaimana bentuk partisipasi masyarakat sehingga eksistensi TNTB memiliki makna tidak saja dalam pengertian benefit secara ekonomi, tetapi keberlanjutan ekosistem dan lingkungan yang pada akhirnya memberi nilai bagi masyarakat lokal di sekitar kawasan?

Partisipasi Masyarakat: Aktor, Peran dan Kepentingan

Sebelum membahas lebih jauh mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata bahari maka diperlukan penjelasan mengenai pengertian paritipasi itu sendiri. Secara bahasa partisipasi dapat ditelusuri dalam kamus, misalnya di oxford dictionary (2011) yaitu mengambil bagian atau terlibat dalam suatu aktivitas.

Saat ini berkembang konsep mengenai community based tourism. Yaitu suatu pendekatan pariwisata yang menekankan pada partisipasi masyarakat. Konsep ini sebagai respon atas pariwisata massal yang cenderung autis, artinya memikirkan dirinya sendiri; untung sendiri, senang sendiri, dll. Tanpa melihat lingkungan sekitar.

Menurut Damanik, et al, (2006) pariwisata berbasis masyarakat yaitu aktivitas ekonomi penting yang jika dikembangkan dengan tepat dapat mengatasi sejumlah tantangan pembangunan, termasuk pengurangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, perdamaian dan keselarasan masyarakat, dan manajemen sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan.

Dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, keterlibatan orang-orang lokal menjadi salah satu kunci penting dalam suksesnya program. Artinya masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dari sejak awal perencanaan hingga bagian akhir dari suatu program pembangunan. Apa bisa? Tentu saja bisa. Yang jadi persoalan terletak pada proses yang relatif memerlukan waktu untuk melaluinya dan memperoleh pembelajaran untuk dapat berkembang menjadi lebih baik. Pengalaman Jaringan Ekowisata Desa (JED) yang berbasis di Bali memberikan pembelajaran bagaimana pendekatan pariwisata berbasis masyarakat dapat dilakukan di desa-desa dampingan yang difasilitasi oleh Yayasan Wisnu. Sejak tahun 90-an, beberapa desa dalam wilayah program sudah memulai pengembangan ekowisata melalui pengembangan atraksi yang berbasis sumberdaya lokal.

Pengalaman lain yang perlu dicatat yaitu mulai tumbuhnya inisiatif dari pengelola desa wisata dampingan setelah proses panjang mengenai pariwisata mulai dari proses mengembangkan atraksi, memasarkan paket hingga pembelajaran mengenai pengelolaan tamu dan akomodasinya.

Apakah bisa melakukan hal yang sama di TNTB? Tentu sangat bisa. Yang diperlukan adalah visi, komitmen dan konsistensi. Karena disamping memerlukan proses yang panjang, juga perlu adanya visi yang jauh kedepan terhadap masa depan pengembangan pariwisata di kawasan. Disamping visi, tentu di iringi dengan komitmen dan konsisten semua pemangku kepentingan.

Sekarang mari kita lihat siapa saja bagian dari aktor[1] yang terlibat dalam proses mendorong pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berserta peran dan kepentingannya. Identifikasi ini untuk memudahkan dalam berbagi peran dalam aktivitas kepariwisataan di kawasan TNTB.

[1] Aktor dalam sosiologi tidak bisa dilihat sebagai individu itu sendiri, akan tetapi individu itu harus dihubungkan atau dikaitkan dengan individu lainnya baik sebagai peroranga mapun dalam bentuk kelompok.

Aktor, Peran dan Kepentingan Dalam Pengembangan Pariwisata di TNTB

No Aktor

Kepentingan

1. Balai Taman Nasional Taka Bonerate Ekosistem kawasan TNTB tetap terjaga dan lestari, perlindungan dan konservasi, identifikasi jenis, populasi dan habitat bagi biota dalam wilayah kawasan (keberlanjutan atraksi wisata)
2. Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa Wajah desa tetap lestari, sumber pendapatan desa, dan menjaga keberlanjutan kunjungan wisata
3. Masyarakat lokal Sumber pendapatan dari home stay, souvenir shop, kuliner/rumah makan, dll
4. Wisatawan Melihat TNTB sesui paket yang ditawarkan oleh para tour operator
5. Pemandu/Guide/LSM Ingin agar TNTB tetap menarik dan menjadi destinasi wisata yang penting
6. Tour operator Paket perjalanannya diminati dan laku di pasar/wisatawan, peningkatan kepuasaan dan apresiasi wisatawan, dan keberlanjutan produk wisata

Tabel diatas dapat diketahui bahwa setidaknya terdapat enam aktor penting dalam proses pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di TNTB. Aktor utama tentu adalah mereka yang berkait langsung dengan kebijakan dan program yaitu masyarakat lokal dan wisatawan. Kemudian aktor pendukung seperti organisasi yang berkecimpun di sektor pariwisata misalnya organisasi pemandu wisata, dan aktor kunci yaitu lembaga yang memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini adalah Balai TNTB sebagai pemegang otoritas di kawasan dan pemerintah daerah/desa dalam hal lain diluar otoritas Balai, misalnya bagaimana menyediakan infrastruktur yang memungkinkan pariwisata dapat berkembang.

Saat ini di kawasan TNTB sejumlah perkembangan positif yang perlu dicatat yaitu mulai tumbuhnya agen travel local di Selayar yang bekerjasama dengan masyarakat pemilik kapal (boat) dalam menjual paket-paket wisata. Hal lain, yaitu mulai adanya homestay khususnya di Desa Rajuni yang terus didorong oleh Balai TNTB untuk merespon perkembangan wisman yang semakin tumbuh positif.

Menuju Desa Wisata Melalui Kolaborasi Multipihak

Yang perlu dipertajam kemudian yaitu bagaimana membangun kemitraan multipihak dalam mendorong pengembangan desa wisata berbasis bahari. Tentu dengan fokus utama di kawasan TNTB.

Mengapa perlu pelibatan multifihak? Karena banyaknya aktor yang terlibat sebagaimana digambarkan pada tabel diatas. Dengan demikian secara bersama-sama dapat merumuskan agenda bersama dan program-program secara bersama. Tentu diperlukan keterpaduan, kesatuan visi dan koordinasi yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan pengembangan pariwisata agar terwujud kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan.

Langkah yang bisa dilakukan yaitu mengambil satu desa dikawasan untuk dijadikan sebagai piloting pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Harapannya tentu adalah bagaimana desa itu bisa berkembang menjadi desa model bagi desa-desa lain dalam kawasan TNTB. Kenapa piloting? Karena adanya keterbatasan waktu, sumber daya dan financing. Dengan piloting, kegiatan dan aktivitas bisa lebih fokus baik aspek sumber daya, dana dan waktu dicurahkan pada pengembangan desa piloting yang dibentuk.

Berkaca pada pengalaman desa-desa yang tergabung dalam Jaringan Ekowisata Desa di Bali, maka pengembangan desa wisata berbasis masyarakat dapat dilakukan di kawasan TNTB. Pemerintah daerah dan Balai TNTB dapat menfasilitasi desa mana yang memungkinkan dijadikan piloting. Setelah terpilih dan terseleksi desa yang dijadikan piloting, maka harus segara dilakukan workshop perencanaan yang dilakukan secara bersama-sama keseluruhan aktor yang ada. Baik pihak Balai TNTB, Pemerintah Daerah/Desa, pihak tour operator, guide dan masyarakat lokal.

Workshop dimaksudkan untuk memperoleh konsep dan pola pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat yang akan dikembangkan. Workshop diharapkan melahirkan perencanaan yang bisa dilakukan dan terukur sehingga memudahkan dalam proses evaluasi dalam melihat perkembangan dan capaian-capaian setiap tahapan melalui indikator-indikator yang bisa diukur.

Pada akhirnya, memang pelibatan multipihak dalam mengembangkan wisata bahari di TNTB menjadi point penting dan strategis. Dengan keterlibatan aktor pariwisata, diharapkan pariwisata berbasis masyarakat dapat tumbuh berkembang dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat di kawasan.

Oleh: Masmulyadi (Alumni Fakultas Pertanian UGM dan anggota Sileya Scuba Diver (SSD)