203 views

Ini Hasil Konsultasi Publik Penyusunan ReZonasi Taman Nasional Taka Bonerate Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar

Benteng – Kepulauan Selayar (Selasa, 25 September 2018). Hari ini (25/9) bertempat di Rayhan Square Hotel dan dihadiri oleh 32 peserta (Direktorat PIKA, pemerintah daerah, mitra kerja (WCS dan WWF), TNI, Kepolisian, Camat Taka Bonerate), dan seluruh struktural beserta staf fungsional BTN.TBR

Pemaparan materi dari Narasumber antara lain; 1. Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc tentang Sejarah Pengelolaan Taman Nasional Taka Bonerate dan Peluang Pengembangan Ekowisata; 2. Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc tentang Fungsi Vegetasi Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3. Kepala Balai TN Taka Bonerate tentang Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Taka Bonerate; dan 4. Abdul Rajab, S.TP. MP. tentang Review Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate.

Setelah Ishoma kegiatan dilanjutkan kembali dengan FGD dan mendengarkan masukan dari peserta yang hadir.

Melihat 90% luas Zona Tradisional dalam reZonasi TNTBR ini, menunjukkan bahwa Pengelolaan TN.TBR berpihak pada masyarakat” Ucap Nurman utusan dari Direktorat PIKA yang juga menjadi moderator pada kegiatan ini.

Pembahasan dan diskusi selama Konsultasi Publik menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi :
1. Secara umum seluruh peserta konsultasi publik reZonasi TN Taka Bonerate Tingkat Kabupaten menyutujui rancangan rezonasi Taman Nasional Taka Bonerate.
2. Taka Silebu, Taka Latondu, Taka Rajuni Taka Tumbor, Taka Kayu Bulan, Taka Teros, Taka Salo, Taka Teros, Taka Miriam, Bungin Kamase, Taka Gantarang, Taka Lamungan bagian barat, Taka Sirobe dan Bungin Laloh, ditetapkan sebagai lokasi pengelolaan perikanan.
3. Di Pulau Tarupa Kecil dalam Zona Perlindungan Bahari perlu dilakukan kegiatan revegetasi dengan menggunakan jenis-jenis tanaman pantai seperti Sonneratia sp, Avicennia dll.
4. Di Pulau Rajuni bagian Barat dalam Zona Khusus perlu dipersiapkan pembangunan pelabuhan laut untuk menunjang wisata.
5. Rancangan Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate agar mengakomodir Daerah Perlindungan Laut (DPL) di 6 desa dalam kawasan TN.TBR.
6. Kementerian LHK diharapkan membuat peraturan tentang kriteria alat tangkap ikan yang diperbolehkan dan yang dilarang di taman nasional laut.
7. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar merekomendasikan tindak lanjut proses rezonasi Taman Nasional Taka Bonerate ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan Surat Keputusan Penetapan.

Dengan diadakannya rezonasi ini diharapkan mewakili kebutuhan masyarakat dan pengelolaan taman nasional yang berkelanjutan.

Di akhir kegiatan juga dilakukan pembacaan dan penandatanganan Berita Acara oleh para peserta.

Sumber : Asri – PEH Penyelia